Kota Gorontalo, Intainews.id – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat transparansi pelaksanaan program pembangunan serta mengoptimalkan peran media dalam menyampaikan capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat.
Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri rapat pimpinan evaluasi penyerapan anggaran Desember Tahun 2025 bersama Gubernur Gusnar Ismail di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (8/1/2026).
Menurut Wagub, masyarakat akan terus menilai kinerja kepemimpinan daerah dalam beberapa tahun ke depan berdasarkan realisasi visi dan misi.
Karena itu, program yang dijalankan tidak hanya harus tepat sasaran, tetapi juga perlu dipublikasikan secara terbuka agar diketahui luas oleh publik.
“Kami, saya dan Pak Gubernur, masih empat tahun ke depan akan terus dinilai oleh masyarakat. Apa yang kita kerjakan harus dirasakan dan juga diketahui publik,” ujar Idah.
Berdasarkan laporan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, terdapat sekitar 6.600 paket kegiatan dengan total anggaran Rp546,8 miliar.
Sebagian besar program tersebut berfokus pada penguatan sumber daya manusia, terutama pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB, termasuk sekolah swasta.
Wagub menilai sektor pembangunan SDM, khususnya pendidikan, belum mendapat sorotan media sebesar sektor lainnya, padahal dampaknya sangat strategis bagi kemajuan daerah.
Ia meminta setiap program, tanpa melihat besar kecilnya nilai anggaran, tetap dipublikasikan secara terbuka.
“Sekecil apa pun nilai anggarannya, tetap harus dimediakan. Agar masyarakat tahu itu bantuan dari Pemerintah Provinsi, bukan dari pihak lain,” lanjut Idah.
Ia juga meminta seluruh OPD membangun hubungan komunikasi yang baik dengan media serta memaksimalkan peran Dinas Kominfotik dan koordinasi dengan KPID dalam penyebarluasan informasi program pembangunan.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendukung penuh arahan tersebut. Ia menegaskan bahwa mulai tahun 2026 setiap OPD ikut memegang peran sebagai penyampai informasi resmi pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Apa yang dikerjakan OPD harus ditransformasikan ke publik lewat media. Bicara saja sejujurnya. Jangan pelit ke media dan jangan sembunyi – sembunyi, karena masih ada saya dan Ibu Wagub yang bertanggung jawab,” kata Gusnar.
Gubernur juga mengingatkan agar penyampaian informasi tetap melalui koordinasi dengan tim komunikasi pemerintah dan Dinas Kominfotik supaya pesan yang disampaikan tetap sesuai kaidah jurnalistik dan mudah dipahami masyarakat.
Penulis : Nn
