KOTA GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menabuh genderang perang terhadap praktik perkawinan anak. Ia menyebut langkah ini sebagai kunci strategis untuk memangkas angka stunting di Provinsi Gorontalo.
Saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Aula Dinas PPPA Provinsi Gorontalo, Kamis (18/12/2025), Idah menegaskan bahwa kedua persoalan tersebut merupakan ancaman nyata bagi kualitas sumber daya manusia daerah. Ia menilai perkawinan usia dini tidak hanya merampas hak pendidikan anak, tetapi juga memicu risiko kesehatan yang fatal bagi ibu dan bayi.
“Perkawinan anak dan stunting adalah persoalan yang saling berkaitan. Risiko kesehatan ibu dan anak akibat perkawinan anak pada akhirnya berdampak pada kualitas tumbuh kembang anak,” ujar Idah.
Gerakan Lintas Sektor Idah mendorong peserta FGD agar segera mengupas akar masalah secara mendalam. Ia menuntut kebijakan yang tepat sasaran serta kolaborasi erat antara pemerintah, tokoh agama, hingga dunia pendidikan. Menurutnya, keluarga wajib berdiri di barisan terdepan untuk menjamin perlindungan anak dan pemenuhan gizi yang sempurna.
Ia memandang anak-anak sebagai investasi terbesar daerah yang membutuhkan perlindungan total sejak dini agar mereka tumbuh menjadi generasi yang kompetitif.
“Anak-anak Gorontalo harus tumbuh sehat, cerdas, berdaya saing, serta terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan masa depan mereka,” sambungnya.
Aksi Nyata di Lapangan Idah meminta seluruh pihak agar tidak menjadikan hasil diskusi ini sebagai dokumen administratif semata. Ia mendesak penerapan program nyata yang langsung menyentuh masyarakat.
Sebagai bentuk keseriusan, Dinas PPPA, BKKBN Provinsi Gorontalo, dan berbagai organisasi wanita menandatangani komitmen bersama. Mereka sepakat memperkuat sinergi untuk menghentikan perkawinan anak dan menurunkan angka stunting secara signifikan di bumi Serambi Madinah.
Sejumlah tokoh penting turut mengawal agenda ini, di antaranya Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo Diano Tino Tandayu, Ketua Dharma Wanita Sulastri Ibrahim, dan Kepala Dinas PPPA Yana Yanti Suleman.
Penulis : Putri
