Kota Gorontalo — Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan langkah konkret pemerintah provinsi dalam memperkuat layanan kesehatan dengan dua fokus utama: digitalisasi sistem kesehatan dan pemerataan tenaga dokter di seluruh puskesmas.
Komitmen tersebut ia sampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Gorontalo periode 2025–2028 di Azalea Convention Center, Minggu (2/11/2025).
Gubernur Gusnar mengapresiasi peran IDI dalam menjaga profesionalisme dokter di tengah perubahan kebijakan nasional di sektor kesehatan.
Ia menekankan bahwa profesi dokter harus mendapat penghormatan penuh sebagaimana rekomendasi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) saat pembahasan Undang-Undang Nomor 17.
“Profesi dokter harus dihormati secara tegak lurus, jangan dicampuradukkan dengan perspektif lain yang justru dapat mempersulit masyarakat di lapangan” ungkapnya.
Gusnar juga mengungkapkan target ambisius Pemprov Gorontalo untuk menempatkan minimal tiga dokter di setiap puskesmas pada tahun 2029.
Upaya ini akan didukung oleh dua fakultas kedokteran yang kini beroperasi di Gorontalo, yakni Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
“Kami sedang menghitung kebutuhan tenaga dokter agar pada akhir 2029, seluruh puskesmas di Gorontalo dapat terpenuhi tiga dokter per unit. Salah satunya melalui program beasiswa kedokteran yang sedang kami rumuskan” jelasnya.
Selain memperkuat sumber daya manusia, Gusnar menilai transformasi digital di bidang kesehatan menjadi kunci peningkatan pelayanan publik.
Ia mencontohkan, melalui sistem digital, pemerintah akan dapat memantau kinerja dan keberadaan tenaga medis secara langsung.
“Ke depan, saya cukup mengklik puskesmas di Tolinggula, maka bisa langsung berbicara dengan dokternya di sana. Titik koordinatnya muncul secara digital, jadi tidak ada lagi manipulasi posisi atau keterlambatan informasi” ujar Gubernur.
Ia juga memuji inisiatif IDI dalam program “Dokter Anak Angkat” yang membantu pemerintah menangani stunting di Gorontalo.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, siap memperluas kolaborasi dengan IDI, terutama dalam pemerataan dokter spesialis di wilayah terpencil dan perbatasan.
“Meski ada efisiensi dan pemotongan anggaran dari pusat, kesehatan adalah kewenangan dasar pemerintah yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya” tegasnya.
Menutup sambutannya, Gusnar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan IDI dalam merumuskan kebijakan kesehatan berbasis regulasi yang jelas.
“Forum-forum diskusi kecil antara pemerintah dan IDI sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan kesehatan memiliki dasar regulasi dan reasoning yang tepat. Dengan begitu, kebijakan kita tidak saling bertabrakan di lapangan” pungkasnya Gusnar.
Penulis : Putri
