GORONTALO –Organisasi kepemudaan GARDA NKRI Provinsi Gorontalo menunda rencana aksi unjuk rasa yang semula dijadwalkan berlangsung mulai 18 hingga 21 Februari 2025.
Penundaan ini dilakukan karena sebagian anggota DPRD Provinsi Gorontalo masih dalam masa reses dan sebagian lainnya sedang melakukan perjalanan dinas untuk menghadiri pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di Jakarta pada 20 Februari 2025.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) GARDA NKRI Gorontalo, Rahmat Toan Barusi, menegaskan bahwa pihaknya memutuskan menunda aksi agar aspirasi mereka dapat langsung disampaikan kepada para anggota dewan saat mereka kembali bertugas.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, anggota DPRD Provinsi Gorontalo ada yang masih melaksanakan reses di dapil masing-masing, dan ada juga yang keluar daerah menghadiri pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di Jakarta. Maka kami sepakat untuk menunda aksi unjuk rasa yang sedianya digelar hari ini,” ujar Rahmat Toan Barusi saat dikonfirmasi melalui WhatsApp Pada Selasa (18/2/2025).
Aksi tersebut awalnya direncanakan untuk menuntut penyelesaian masalah di BPDAS Gorontalo, terutama terkait pemutusan kontrak kerja terhadap 11 tenaga honorer yang diduga dilakukan secara sepihak.
Selain itu, organisasi ini juga menyoroti dugaan keterlambatan pembayaran gaji selama dua bulan yang dialami para pekerja tersebut.
Namun, dengan adanya penundaan aksi, GARDA NKRI berencana memperluas tuntutan mereka dengan mengangkat dugaan kasus-kasus besar lainnya yang selama ini dinilai tertutup di lingkup BPDAS Gorontalo.
“Awalnya, aksi ini hanya untuk mengawal kebijakan pemutusan tenaga kontrak yang diduga dilakukan secara otoriter oleh Kepala BPDAS Gorontalo. Namun, karena aksi tertunda, kami masih punya waktu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan data terkait masalah-masalah besar yang selama ini terkesan ditutup-tutupi,” pungkas Rahmat.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPDAS Gorontalo terkait tuntutan yang disampaikan oleh GARDA NKRI.
Organisasi kepemudaan ini menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut hingga ada kejelasan dan keadilan bagi para tenaga kontrak yang terdampak.
Penulis : Ucan L
