Pemerintah Bentuk 70 Ribu Kopdes Merah Putih, Optimalkan Dana Desa untuk Pertanian

Selasa, 4 Maret 2025 - 13:19

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Pemerintah resmi mengumumkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di 70 ribu desa di seluruh Indonesia.

Koperasi ini akan berfungsi sebagai wadah untuk menampung dan mengelola hasil pertanian masyarakat desa, sekaligus memperkuat sistem distribusi pangan nasional.

Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan usai rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

“Satu yang diputuskan adalah dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Ini akan dibangun di 70 ribu desa,” ujar Zulkifli Hasan.

Didukung Dana Desa dan Himbara

Untuk memastikan koperasi ini berjalan optimal, pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa yang sudah ada serta melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam skema pendanaan.

“Satu desa diperkirakan akan mengeluarkan anggaran Rp 3-5 miliar. Dana Desa kan Rp 1 miliar per tahun, kalau lima tahun berarti bisa sampai Rp 5 miliar,” jelasnya.

Himbara akan berperan dalam memberikan pendanaan dengan skema cicilan selama tiga hingga lima tahun.

Tiga Model Pengembangan Koperasi

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menambahkan bahwa program ini akan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama:

  1. Membangun koperasi baru di desa-desa yang belum memiliki koperasi.
  2. Merevitalisasi koperasi yang sudah ada agar lebih efektif dalam mengelola hasil pertanian.
  3. Membangun dan mengembangkan koperasi yang sudah berjalan agar lebih maju.

“Ada sekitar 64 ribu kelompok tani yang siap bermigrasi menjadi koperasi, sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa bisa lebih terintegrasi,” kata Budi Arie.

Harga Lebih Murah, Petani Lebih Sejahtera

Dengan koperasi ini, pemerintah berharap dapat memangkas mata rantai distribusi yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. Petani akan mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil panennya, sementara masyarakat dapat menikmati harga yang lebih murah.

“Supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat,” tegas Budi Arie.

Langkah ini diyakini mampu memperkuat ekonomi desa serta menciptakan ekosistem pertanian yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Penulis : IB

Follow WhatsApp Channel gorontalo.intainews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KPK Amankan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam Operasi Tangkap Tangan
Eggi Sudjana Belum Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Alasan Sakit di Luar Negeri
Pengusaha Sunarko Rilis E-book “Strategi Daftar Merek Disetujui DJKI” untuk Bantu Entrepreneur Amankan Brand
Usai Lawatan Luar Negeri, Presiden Prabowo Tanggapi Kasus Keracunan Program MBG
Pembangunan Berkeadilan, Menteri Nusron Tegaskan Reforma Agraria Jawab Ketimpangan Tanah
Wamenkomdigi: Bebas Punya Banyak Akun Medsos, Asal Terikat Single ID
6.118 Personel Disiagakan Kawal Aksi Demo Ojol di Jakarta Pusat
Purbaya Yudhi Sadewa Resmi Jabat Menkeu, Janjikan Pertumbuhan Ekonomi hingga 7 Persen

Berita Terkait

Senin, 3 November 2025 - 21:22

KPK Amankan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam Operasi Tangkap Tangan

Senin, 3 November 2025 - 18:14

Eggi Sudjana Belum Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Alasan Sakit di Luar Negeri

Sabtu, 27 September 2025 - 21:13

Pengusaha Sunarko Rilis E-book “Strategi Daftar Merek Disetujui DJKI” untuk Bantu Entrepreneur Amankan Brand

Sabtu, 27 September 2025 - 18:56

Usai Lawatan Luar Negeri, Presiden Prabowo Tanggapi Kasus Keracunan Program MBG

Kamis, 25 September 2025 - 12:07

Pembangunan Berkeadilan, Menteri Nusron Tegaskan Reforma Agraria Jawab Ketimpangan Tanah

Berita Terbaru