JAKARTA– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan bahwa pembangunan nasional harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya berorientasi pada investasi.
Hal itu disampaikan Nusron saat memimpin Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025 di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
“Pembangunan harus berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada petani, nelayan, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat adat, yang juga harus terlibat dalam arus kesejahteraan. Di sinilah program Reforma Agraria berperan untuk menjawab ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah,” tegas Nusron.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Reforma Agraria bukan sekadar redistribusi lahan, tetapi juga penguatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah. “Reforma Agraria dilaksanakan melalui penataan aset dan penataan akses, yang merupakan dua tahapan integral dan tidak bisa dipisahkan. Setiap jengkal tanah adalah amanah, jangan biarkan telantar,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Nusron, kini memperkuat pengawasan atas tanah-tanah yang dikuasai perusahaan skala besar. Tanah yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya akan ditata kembali agar bisa dimanfaatkan masyarakat golongan ekonomi lemah melalui program Reforma Agraria.
Selain untuk pemerataan, lahan-lahan tidak produktif juga diarahkan mendukung program prioritas pemerintah. “Tanah telantar bisa didorong pemanfaatannya untuk mendukung swasembada pangan, swasembada energi, hingga program pembangunan Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Dengan langkah tersebut, Nusron menegaskan Reforma Agraria menjadi solusi atas ketimpangan agraria sekaligus instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Tujuan besarnya adalah demi menyejahterakan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
