GORONTALO, gorontalo.intainews.id – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bone Bolango mempertanyakan sikap aparat penegak hukum yang dinilai tertutup dalam menangani kasus ledakan (blasting) di area proyek Bendungan Bulango Ulu, yang terjadi pada 5 Mei 2025 lalu.
Sudah 23 hari sejak peristiwa itu terjadi, namun belum ada penjelasan resmi dari Polres Bone Bolango mengenai perkembangan penyelidikan. Kondisi ini memicu kecurigaan publik dan kekhawatiran akan potensi diabaikannya aspek keselamatan kerja dan penegakan hukum.
“Kami bukan sedang mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi kami ingin memastikan bahwa keselamatan masyarakat dan penegakan hukum tidak diabaikan. Keterbukaan informasi adalah kunci agar persoalan ini tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat,” tegas Opan Kidamu, kepada media ini Rabu (28/5/2025).
Opan juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas kesan tertutup yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani insiden tersebut.
Ia menilai, publik berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai sejauh mana proses penyelidikan telah dilakukan.
Menurutnya, ada dugaan kuat bahwa ledakan tersebut terjadi akibat kelalaian dalam penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh pihak perusahaan yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut.
“Dalam insiden ini, kami menduga ada unsur kelalaian. Sehingga melihat kondisi hari ini, kami khawatir penyelidikan ini terkesan seperti diabaikan begitu saja. Jika dibiarkan tertutup begini, ini akan menciptakan kegelisahan di tengah masyarakat,” tambahnya.
KNPI Bone Bolango menegaskan bahwa integritas aparat penegak hukum sedang diuji dalam kasus ini. Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan dua tuntutan utama kepada Polres Bone Bolango:
- Transparansi Penyelidikan: Polres Bone Bolango diminta segera membuka informasi resmi kepada publik terkait perkembangan penyelidikan insiden ledakan, demi menjunjung tinggi akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
- Tegakkan Hukum Jika Ada Kelalaian: Jika dalam proses penyelidikan ditemukan adanya kelalaian dari pihak-pihak tertentu, KNPI mendesak agar tindakan hukum ditegakkan secara adil dan tanpa tebang pilih.
“Kami tidak ingin kasus ini menguap tanpa kejelasan. Ini soal keselamatan, soal kepercayaan publik, dan soal tanggung jawab hukum. Jangan biarkan publik dibuat bingung dengan sikap diam dari aparat,” tutup Opan Kidamu.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi ke Polres Bone Bolango belum mendapatkan jawaban.
Penulis : Rahmat Toan Barusi
