GORONTALO – Mengawali reses di Kabupaten Gorontalo, Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Ghalieb Lahidjun, menyoroti beberapa persoalan sosial. Maklum, masalah yang dimunculkan itu dinilai sangat mendesak untuk ditindak oleh pemerintah setempat.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan reses perdana masa sidang ke-3 bersama Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi dan Tonny Junus serta jajaran pemerintah daerah, Senin (23/6/2025).
Ghalieb Lahidjun menyoroti angka kekerasan seksual terhadap anak. Maklum, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menerima data dari Polda Gorontalo bahwa terdapat 300 kasus kekerasan seksual terhadap anak.
“Parahnya lagi, 91 kasus di antaranya terjadi di Kabupaten Gorontalo. Kita boleh bangga dengan proyek-proyek bernilai miliaran, tapi apa gunanya jika anak-anak kita justru menjadi korban kekerasan seksual,” kata Ghalieb Lahidjun.
Masih pada kesempatan yang sama, Ghalieb Lahidjun menyampaikan penyesalannya atas minimnya fasilitas rumah singgah bagi korban. Karena keterbatasan anggaran, banyak korban harus ditampung secara darurat di rumah-rumah pribadi milik pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo.
“Hasil kunjungan kami ke dinas terkait, ditemukan bahwa alokasi anggaran sangat minim, rata-rata di bawah Rp 15 juta per bidang setelah efisiensi. Tapi kami tetap mengapresiasi kreativitas dan dedikasi para pegawai dinas yang tetap berupaya maksimal,” ujarnya.
Ghalieb Lahidjun juga menyampaikan bahwa Komisi IV saat ini tengah mendorong percepatan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender di tingkat Provinsi, yang sempat tertunda dalam beberapa periode sebelumnya.
Ia berharap Perda ini dapat memperkuat sinergi antara Pemprov Gorontalo dan Pemkab Gorontalo dalam hal perlindungan perempuan dan anak.
Politisi Golkar itu juga menyoroti terkait meningkatnya angka penyebaran HIV/AIDS, hingga ke lingkungan sekolah.
“Bahkan ada laporan seorang guru di Kabupaten Gorontalo Pak Bupati yang terdeteksi positif HIV/AIDS,” ungkapnya prihatin.
Ia juga mengingatkan soal masuknya paham radikalisme ke lingkungan pendidikan. Salah satu pelaku terorisme bahkan diketahui berasal dari wilayah Kayu Merah, Kecamatan Limboto.
“Kami mendorong agar Badan Kesbangpol bersama Komisi I DPRD dapat memperkuat pendidikan wawasan kebangsaan, khususnya di tingkat masyarakat bawah,” lanjutnya.
Tak kalah penting, Ghalieb Lahidjun turut menyoroti nasib para guru yang bertugas di bawah naungan Kementerian Agama. Menurutnya, para guru ini tidak tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta tidak menerima tunjangan dari Kemenag.
“Mereka seolah hidup di dua alam. Padahal pengabdian mereka luar biasa bagi daerah. Saya harap ini bisa menjadi perhatian bersama,” katanya.
Mengakhiri penyampaiannya Ghalieb Lahidjun yang juga anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo berharap agar Bupati dan jajaran OPD terkait dapat meluangkan waktu. Tujuannya membahas lebih dalam berbagai persoalan sosial tersebut dengan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo.
“Kami mohon kesediaan waktu bapak bupati di lain kesempatan. Komisi IV ingin menyampaikan dan mengkoordinasikan langsung sejumlah isu penting terkait tugas dan fungsi kami,” Tutupnya.
Penulis : RTB
