APBD Gorontalo 2026 Diproyeksi Turun Rp200 Miliar, Pemprov Siapkan Strategi Efisiensi

Kota Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 hanya sebesar Rp1,54 triliun. Nilai tersebut lebih rendah sekitar Rp200 miliar dibandingkan APBD 2025 yang tercatat Rp1,74 triliun.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyampaikan perkiraan itu dalam rapat paripurna DPRD ke-43 saat membacakan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026, Senin (8/9/2025).

Menurut Gusnar, penurunan anggaran terutama disebabkan oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Tahun ini, Pemprov hanya menerima estimasi Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp200 miliar, yang seluruhnya dialokasikan untuk sektor kesehatan.

“Ketika APBD menurun, biasanya kita berpikir untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama lewat pajak. Namun kondisi masyarakat saat ini belum memungkinkan penambahan beban tersebut,” ujar Gusnar.

Dari total proyeksi Rp1,54 triliun, Pemprov memperkirakan defisit mencapai Rp206,32 juta. Sementara itu, pembiayaan daerah ditargetkan Rp17,14 miliar untuk penerimaan dan Rp16,93 miliar untuk pengeluaran, sebagian besar untuk cicilan pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Meski anggaran terbatas, lima program unggulan tetap dijalankan, yakni beasiswa, agromaritim, UMKM, pariwisata, serta infrastruktur. Namun, khusus infrastruktur, pemerintah hanya memfokuskan pada pemeliharaan jalan karena keterbatasan dana.

“Setiap OPD wajib menghadirkan kegiatan nasional dari kementerian di Gorontalo agar aktivitas daerah tetap hidup. Ini salah satu strategi untuk menutup kekurangan fiskal,” kata Gusnar.

Selain itu, Gubernur menyoroti porsi belanja pegawai yang mencapai 45 persen dari APBD, jauh di atas batas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri sebesar 30 persen. Untuk menekan biaya, Pemprov tengah mengkaji opsi efisiensi, termasuk penerapan skema Work From Home (WFH) guna mengurangi beban operasional.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov berupaya menjaga agar perekonomian daerah tetap bergerak meski APBD 2026 mengalami penurunan signifikan.

Penulis : Dandi