GORONTALO| Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail secara estafet tanpa mengenal lelah memaksimalkan kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memperoleh masukan terkait kolaborasi dalam pengelolaan pertambangan. Pada hari keduanya di Masjid Bumi Seribu, Selasa (14/10/2025),
Gubernur Gusnar Ismail bersama Kapolda Gorontalo dan Ketua Deprov, mendatangi Markas Polda NTB yang diterima langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan didampingi Irwas, Direskrimsus, dan jajarannya.
Pertemuan lanjutan itu membahas hal yang lebih bersifat teknik operasional di sekitar kiat dan kolaborasi pengembangan koperasi tambang.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail sangat tertarik dengan skema koperasi pertambangan di NTB yang berdampak positif bukan hanya pada pengendalian lingkungan, namun juga berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.
“Hal menarik dari koperasi pertambangan di NTB adalah dampak nyata terhadap pengurangan angka kemiskinan. Skema yang dijalankan di sini tidak hanya berhasil dalam pengendalian lingkungan, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat. Ini yang ingin kita terapkan di Gorontalo,” kata Gusnar.
Sejumlah masukan penting juga diperoleh pada pertemuan itu. Mulai dari kemudahan dan fasilitas bagi koperasi dalam pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), kepengurusan inti koperasi oleh masyarakat lokal, hingga elemen lainnya yang ikut menjadi anggota dan anggota luar biasa yang terdiri dari Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), lembaga swadaya masyarakat, investor, pemerintah, dan masyarakat.
Selain itu, pengelolaan koperasi juga harus berbasis digitalisasi melalui pemanfaatan aplikasi bold atau online untuk menjamin pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional dan transparan.
Melalui kolaborasi dan pembelajaran dari keberhasilan NTB, Gubernur Gusnar berharap koperasi tambang di Gorontalo dapat naik kelas, sekaligus memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat.
“Penerapan koperasi tambang ini akan meningkatkan pendapatan daerah, dan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal, namun cakupannya lebih luas hingga skala kecamatan dan kabupaten,” tutupnya.
Penulis : Tim
