Kota Gorontalo, Intainews.id – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, memimpin langsung penandatanganan komitmen jaringan pengawasan pelayanan publik bersama Ombudsman Republik Indonesia yang berlangsung di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur Gorontalo, Jumat (20/2/2026) pagi.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat sistem pengawasan serta mendorong birokrasi yang lebih responsif terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat.
Penandatanganan komitmen tersebut dirangkaikan dengan pelaksanaan Rapat Pimpinan (Rapim) yang menghadirkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bersama jajaran Ombudsman. Forum ini tidak hanya menjadi ajang formalitas, tetapi juga ruang evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik di tengah meningkatnya tuntutan transparansi di era keterbukaan informasi.
Dalam sambutannya, Gusnar Ismail menegaskan bahwa pengawasan pelayanan publik saat ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan yang harus diterima dan dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa di era digital dan keterbukaan informasi, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah berada dalam pengawasan langsung masyarakat.
Menurutnya, kehadiran Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki mandat undang-undang memegang peranan penting dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan Ombudsman harus diperkuat, bukan justru diabaikan.
Gusnar secara tegas menyoroti pola kerja sebagian aparatur yang masih cenderung reaktif dalam menangani persoalan pelayanan publik. Ia mengungkapkan bahwa selama ini banyak instansi baru bergerak ketika permasalahan telah berkembang ke ranah hukum atau bahkan masuk ke pengadilan.
“Teman-teman jajaran pemerintah itu sering kali menomorduakan, bahkan sampai nomor tujuh laporan dari Ombudsman. Padahal itu adalah refleksi suara rakyat terhadap pelayanan yang kita berikan,” tegas Gusnar.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap mentalitas birokrasi yang belum sepenuhnya menjadikan pengawasan sebagai bagian dari sistem kerja sehari-hari. Ia menilai, sikap mengabaikan laporan masyarakat sama halnya dengan mengabaikan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.
Lebih lanjut, Gusnar menekankan bahwa setiap laporan yang masuk ke Ombudsman sejatinya merupakan cerminan dari tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, responsibilitas terhadap laporan tersebut harus menjadi prioritas utama bagi setiap instansi.
Ia juga mengingatkan bahwa membangun kepercayaan publik tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan melalui konsistensi dalam memberikan pelayanan yang transparan, cepat, dan tepat sasaran. Dalam konteks ini, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai instrumen perbaikan kinerja pemerintah.
Dalam Rapat Pimpinan tersebut, Gusnar menginstruksikan agar seluruh pembahasan terkait kendala pelayanan publik dilakukan secara efektif dan terarah. Ia meminta pimpinan OPD untuk menghindari penyampaian yang terlalu panjang dan tidak substansial, serta lebih fokus pada pemecahan masalah secara teknis.
Diskusi dalam forum tersebut dipandu oleh Sekretaris Daerah dengan menekankan pola dialog interaktif, sehingga setiap permasalahan dapat diidentifikasi secara jelas dan dicarikan solusi konkret dalam waktu yang lebih efisien. Mengingat kegiatan berlangsung pada hari Jumat, efisiensi waktu menjadi salah satu perhatian utama dalam jalannya rapat.
Gusnar berharap, melalui forum ini, tidak hanya tercipta kesepahaman antara pemerintah daerah dan Ombudsman, tetapi juga lahir komitmen nyata untuk melakukan perbaikan sistem pelayanan publik secara berkelanjutan.
Penulis : Sy
