Kota Gorontalo, Intainews.id – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperketat pemantauan terhadap ketersediaan stok pangan dan bahan bakar menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.
Instruksi tersebut disampaikan saat memimpin rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur Gorontalo, Jumat (20/2/2026).
Dalam arahannya, Gusnar menegaskan bahwa stabilitas pasokan dan distribusi kebutuhan pokok menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kondisi sosial ekonomi masyarakat selama periode hari besar keagamaan.
Ia meminta OPD tidak hanya melakukan pemantauan secara administratif, tetapi juga memahami secara menyeluruh rantai distribusi setiap komoditas strategis.
“Sepanjang Ramadan dan Idulfitri, saya minta pimpinan OPD terkait untuk benar-benar mengawal komoditas yang rawan, seperti gas LPG, BBM, beras, dan minyak kelapa. Rantai pasoknya harus dipelajari secara detail, dan jika memungkinkan, kita pastikan dalam kondisi aman,” tegas Gusnar.
Menurutnya, potensi lonjakan kebutuhan masyarakat pada momen tersebut harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan kelangkaan maupun kenaikan harga yang tidak terkendali. Pemerintah daerah, lanjutnya, memiliki peran penting dalam memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat masyarakat.
Selain fokus pada ketersediaan bahan pokok, Gusnar juga menyoroti pelaksanaan tradisi Tumbilotohe yang menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Gorontalo menjelang Idulfitri.
Ia meminta pemerintah provinsi turut mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, khususnya pada lokasi-lokasi yang masih mempertahankan konsep tradisional.
Gusnar mengungkapkan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan Tumbilotohe adalah ketersediaan minyak tanah yang digunakan untuk lampu botol. Oleh karena itu, ia meminta agar perkembangan kebutuhan tersebut terus dipantau dan dicarikan solusi terbaik.
“Untuk Tumbilotohe, kalau memungkinkan kita ikut mendukung pelaksanaannya di titik-titik tradisional. Namun, kita juga perlu memperhatikan ketersediaan minyak tanah yang menjadi kebutuhan utama. Ini harus kita lihat perkembangannya ke depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gusnar juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi. Ia menargetkan agar seluruh tahapan pengadaan dapat diselesaikan sebelum Idulfitri, sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami keterlambatan.
Ia menilai bahwa percepatan pengadaan menjadi kunci dalam mendorong optimalisasi serapan anggaran serta memastikan program-program pemerintah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Rapat evaluasi tersebut juga mengungkap capaian kinerja OPD hingga Februari 2026. Tercatat sebanyak delapan OPD berhasil melampaui target realisasi fisik dan keuangan, sementara 25 OPD lainnya masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.
Kondisi ini, menurut Gusnar, dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya penyesuaian kembali kuasa pengguna anggaran (KPA) pasca pelantikan serta belum terealisasinya pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada bulan Februari.
Ia mengingatkan agar seluruh OPD segera melakukan langkah-langkah percepatan dan penyesuaian, sehingga target kinerja pada bulan-bulan berikutnya dapat tercapai sesuai rencana.
Selain agenda evaluasi, rapat tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen jaringan pengawasan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo.
Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, dan disaksikan langsung oleh Gubernur Gusnar Ismail. Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
Penulis : Sy
