Kota Gorontalo, Intainews.id – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menerima audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Gorontalo (FPG) terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pembagian makanan kering selama bulan Ramadan. Audiensi ini dilaksanakan di kediaman Wakil Gubernur, Sabtu (28/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pendampingan terhadap Wakil Gubernur dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Kesbangpol, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), staf khusus, serta unsur kepolisian.
Mahasiswa menyampaikan sejumlah temuan di lapangan. Makanan kering yang diberikan kepada siswa dinilai belum memenuhi standar kelayakan konsumsi.
Salah satu temuan memperlihatkan roti dengan masa kedaluwarsa yang hanya tersisa satu hari ketika penyaluran dilakukan, sehingga kekhawatiran pun muncul jika makanan tersebut dikonsumsi pada hari berikutnya.
Menanggapi hal tersebut, Idah Syahidah yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo meminta agar laporan disampaikan secara rinci dan lengkap.
Dokumentasi tidak cukup hanya berupa foto, tetapi juga perlu disertai lokasi Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), waktu kejadian, serta bukti pendukung lainnya supaya tindak lanjut dapat segera dilakukan.
“Ini merupakan keluhan masyarakat dan harus ditindaklanjuti. Apabila terbukti ada SPPG yang tidak menjalankan ketentuan, saya mendukung untuk dilakukan penutupan sementara,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh SPPG agar tidak melakukan manipulasi harga maupun pelanggaran lain dalam pelaksanaan program. Program MBG akan diaudit oleh pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga setiap pelanggaran, termasuk mark-up harga, berpotensi dicatat sebagai temuan serius dalam proses audit.
Wakil Gubernur menjelaskan bahwa dalam pengelolaan menu MBG diterapkan mekanisme subsidi silang. Untuk siswa sekolah dasar dengan pagu Rp8.000 per anak, nilai makanan pada hari tertentu dapat dibuat lebih rendah, seperti roti dan telur, sedangkan pada hari berikutnya dapat ditingkatkan dengan tambahan susu atau menu lain yang memiliki nilai gizi dan biaya lebih besar.
“Penentuan menu telah diarahkan oleh pemerintah pusat melalui BGN dan disesuaikan dengan kondisi serta ketersediaan bahan pangan lokal di daerah. Kebijakan ini sekaligus membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pedagang lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa Program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik dan memiliki dampak luas terhadap perputaran ekonomi daerah apabila dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Program ini harus kita jaga bersama. Jika ada kekurangan, mari kita perbaiki dengan solusi. Manfaatkan peluang ini agar ekonomi daerah ikut bergerak dan anak-anak kita tetap mendapatkan asupan gizi yang layak,” pungkasnya.
Penulis : Sy
