GOINTAINEWS.ID – Kelangkaan BBM dan rumitnya proses perizinan kembali jadi sorotan para nelayan di Gorontalo. Dalam pertemuan bersama Gubernur Gusnar Ismail, yang berlangsung Selasa (5/8), para pengurus asosiasi nelayan yang dipimpin Sarlis Mantu, menyampaikan langsung keresahan mereka terkait kondisi di lapangan yang semakin menyulitkan aktivitas melaut.
Beberapa persoalan yang dikeluhkan seperti distribusi BBM yang tersendat, pembatasan wilayah tangkap hanya sampai 12 mil, jumlah rompong yang dibatasi serta proses perizinan kapal dan alat tangkap yang dianggap terlalu rumit.
Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Gusnar menyampaikan bahwa penanganan akan dilakukan secara terstruktur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi maupun pusat. Ia menjelaskan bahwa untuk persoalan teknis seperti distribusi BBM, Pemprov telah mengambil langkah cepat dengan mengalihkan sebagian kuota dari SPBU Inengo ke SPBU Talumolo.
“Langkah ini juga kami iringi dengan pengawasan ketat dari Satpol PP agar tidak terjadi penyalahgunaan dan BBM benar-benar tersalur ke nelayan yang membutuhkan”, ujar Gusnar.
Sementara itu, untuk persoalan di luar kewenangan daerah, Pemprov Gorontalo akan segera bersurat ke BPH Migas untuk meminta tambahan kuota bagi nelayan dan menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan langsung suara para nelayan Gorontalo ke tingkat pusat.
Respon cepat tersebut disambut baik oleh perwakilan nelayan. Mereka berharap langkah-langkah yang telah dijanjikan bisa segera diimplementasikan, terutama menjelang penambahan kuota BBM pada triwulan keempat tahun ini.
Menariknya, pertemuan yang awalnya direncanakan dalam bentuk aksi protes justru berubah menjadi dialog terbuka yang hangat dan konstruktif. Para nelayan mengapresiasi sikap terbuka Gubernur dan menyebutnya sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pesisir yang selama ini menjadi ujung tombak sektor kelautan di Gorontalo.
Penulis : Dandi
Editor : Redaksi
