GORONTALO — Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menata ulang arah birokrasi agar lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah itu terlihat saat Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melantik 56 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Gorontalo, Senin (6/10/2025), di Aula Rumah Jabatan Gubernur.
Pelantikan perdana di masa kepemimpinannya ini menandai komitmen baru untuk membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial. Ini awal tanggung jawab untuk bekerja profesional, berintegritas, dan fokus pada pelayanan publik,” tegas Gusnar.
Dari total pejabat yang dilantik, 26 orang berasal dari promosi, 19 dari mutasi, dan 11 melalui penyesuaian jabatan. Mereka akan bertugas di sejumlah instansi seperti BKD, Dinas Kesehatan, RSUD Hasri Ainun Habibie, Dinas Pangan, Bappeda, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Gusnar menegaskan, pejabat fungsional menjadi tulang punggung reformasi birokrasi karena berhadapan langsung dengan pelayanan masyarakat. Ia meminta mereka bekerja cepat dan menunjukkan kinerja yang terukur.
“ASN Gorontalo harus membuktikan bahwa pelayanan publik bisa terasa langsung manfaatnya bagi masyarakat, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.
Ia menilai profesionalisme bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi juga soal etika kerja, komitmen, dan kemauan berkolaborasi lintas bidang. Pemerintah, katanya, membutuhkan ASN yang mampu bekerja dengan mental pelayan, bukan penguasa.
“Tunjukkan profesionalisme melalui tindakan. Bekerjalah cepat, tepat, dan selalu mengutamakan kepentingan publik,” pesan Gusnar.
Gubernur juga mendorong pejabat di setiap OPD untuk membangun kolaborasi yang kuat. Menurutnya, sinergi menjadi fondasi birokrasi modern yang efektif.
“Birokrasi yang solid lahir dari kerja sama, bukan kerja sendiri-sendiri,” tutupnya.
Transformasi ini diharapkan mempercepat perubahan budaya kerja ASN Gorontalo — dari birokrasi administratif menjadi birokrasi pelayanan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Putri
