Manado, 20 Maret 2025 – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sulut Bergerak turun ke jalan untuk menolak pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Demonstrasi berlangsung di depan Kantor DPRD Sulawesi Utara, diwarnai aksi blokade jalan, pencoretan tembok, hingga pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berpotensi mengancam demokrasi.
Sejak siang tadi, ribuan mahasiswa mulai memadati kawasan sekitar Kantor DPRD Sulut. Massa aksi memblokade ruas jalan utama, menyebabkan kemacetan panjang di beberapa titik Kota Manado. Selain itu, mereka juga membakar ban di tengah jalan sebagai simbol perlawanan terhadap revisi UU yang dianggap membuka jalan bagi militer masuk ke ranah sipil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain blokade jalan, beberapa demonstran mencoret tembok di sekitar kantor DPRD dengan tulisan seperti “Tolak Militerisasi Sipil!”, “Kembalikan Militer ke Baraknya!”, dan “Reformasi Dikorupsi!”. Aksi vandalisme ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah dan DPR yang dinilai tidak mendengarkan suara rakyat dalam proses pembahasan undang-undang ini.
Situasi semakin memanas ketika massa berusaha menerobos barikade polisi untuk masuk ke dalam gedung DPRD. Aparat yang berjaga dengan tameng dan pentungan berusaha menghalau mereka, hingga terjadi aksi dorong-mendorong. Beberapa mahasiswa dilaporkan mengalami luka ringan akibat bentrokan ini.
Mahasiswa menuntut agar DPRD Sulut menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat untuk membatalkan revisi UU TNI. Mereka berpendapat bahwa aturan baru ini dapat mengancam supremasi sipil dan kebebasan demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998.
Salah satu orator dalam aksi tersebut menyatakan, “RUU TNI ini membuka celah bagi militer untuk kembali berkuasa dalam kehidupan sipil. Jika revisi ini disahkan, demokrasi kita dalam bahaya!”
Hingga sore hari, mahasiswa masih bertahan di depan gedung DPRD Sulut, menunggu perwakilan dewan untuk keluar dan memberikan sikap atas tuntutan mereka. Mereka menegaskan akan terus turun ke jalan jika revisi UU TNI tetap dipaksakan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
