Kota Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo kini memperkuat sinergi lintas lembaga agar layanan kesehatan berjalan lebih efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat. Langkah itu ditandai dengan peresmian Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Gubernur Gusnar Ismail, Rabu (1/10/2025) di Aula Rumah Jabatan Gubernur.
Gusnar menyebut forum ini sebagai ruang kolaborasi antara Pemprov, BPJS Kesehatan, DPRD, dan rumah sakit untuk menata ulang sistem pembiayaan sekaligus mempercepat perbaikan mutu layanan.
“Kita ingin semua pihak bergerak bersama, memetakan masalah, dan mengeksekusi solusi tanpa menunggu lama,” tegasnya.
Dengan 94% warga Gorontalo aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan — angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir — Gusnar menilai koordinasi yang kuat akan membantu menuntaskan persoalan 6% peserta yang masih nonaktif.
“Partisipasi masyarakat sudah tinggi, sekarang tanggung jawab kita memastikan pelayanan berjalan lebih adil dan merata,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran menjadi kunci utama menjelang penyusunan APBD 2026. Pos iuran BPJS Kesehatan kini menempati belanja wajib terbesar kedua setelah gaji pegawai. Karena itu, setiap keputusan anggaran harus berdasarkan data dan evaluasi yang akurat.
Forum ini juga mendapat tugas memantau kinerja rumah sakit di Gorontalo, termasuk menindaklanjuti hasil evaluasi penurunan status pelayanan. Gusnar meminta setiap instansi menjadikan hasil monitoring sebagai dasar perbaikan nyata agar kepercayaan publik terus meningkat.
Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Gorontalo dan BPJS Kesehatan menandatangani nota kesepakatan dan rencana kerja PBPU BP 2025. Kesepakatan tersebut mempertegas komitmen pemerintah untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan dan memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan yang bermutu.
“Forum ini kita bangun supaya pengelolaan kesehatan tidak sekadar administratif, tapi berdampak langsung bagi warga,” tutup Gusnar.
Penulis : Putri
